Bandarlampung, Warta9.com – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung Dr. Ahmadriswan Nasution S.Si, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung Dr. Anang Rusgianto diwakili Kabid Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia M. Aziz Satriya Jaya, SE, M.Si, membedah strategi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung dalam acara Launching Gerakan Infak Sekolah dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Mekanisme Implementasi SOP BAZNAS yang dilaksanakan BAZNAS Provinsi Lampung di Hotel Emersia Bandarlampung, Jumat dan Sabtu (13-14/2/2026). Diskusi dimoderatori oleh Pimpinan BAZNAS Lampung Drs. H. Luqmanul Hakim.
Kepala BPS Lampung Dr. Ahmadriswan Nasution S.Si,, menyampaikan rekomendasi kebijakan penurunan kemiskinan di Provinsi Lampung.
Ahmadriswan mengatakan, penurunan kemiskinan di Lampung terus berlanjut, walau masih di atas nasional, penurunan konsisten dan gap keduanya semakin mengecil,
menunjukkan bahwa Lampung berada di jalur yang benar.
Proyeksi Lampung dalam penanggulangan kemiskinan menunjukkan bahwa, kemiskinan lampung mendekati angka nasional di tahun 2029. Hal tersebut terjadi, karena adanya komitmen, konvergensi program, fokus intervensi dan monev berbasis data (DTSEN), Lampung dapat mengakselerasi penurunan
kemiskinan.
Ahmadriswan memaparkan, pada tahun 2010 kemiskinan Lampung sebesar 18,94%, tertinggi di Sumatera setelah Aceh. Tapi pada September 2025, turun drastis menjadi sekitar 9,66% (single digit). “Dalam kurun waktu 15 tahun, Lampung berhasil menurunkan tingkat kemiskinan 9,28 persen poin atau 0,62 per tahun. Kinerja penurunan kemiskinan Lampung menunjukkan performa perbaikan yang konsisten dibanding beberapa provinsi lain,” Ahmadriswan.
Melihat kondisi yang ada, BPS merekomendasikan :
Penguatan peran desa dalam penanggulangan kemiskinan perdesaan (kantong-kantong kemiskinan).
Perbaikan targeting Bansos yang lebih presisi, minimalisasi exlusion error dan inclusion.
Fokus intervensi pada rumah tangga miskin, juga rentan miskin. Evaluasi kinerja penurunan kemiskinan dengan memanfaatkan data makro dan keterkaitannya dengan indikator lain.
Sementara itu, Kabid Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Lampung M. Aziz Satriya Jaya, SE, M, Si,mengatakan, tingkat Kemiskinan Provinsi Lampung berada di urutan ke 4 di Sumatera setelah Provinsi Aceh, Bengkulu dan Sumatera Selatan dengan nilai sebesar 9,66%, dan urutan ke 18 Nasional.
Azis memaparkan, terkait arah kebijakan penanggulangan kemiskinan Provinsi Lampung.
Kepala Bappeda menyampaikan, bahwa jumlah desa/kelurahan Prioritas 1 di Provinsi Lampung sebanyak 378 desa/kelurahan. Yang dimaksud Desa Prioritas 1 adalah desa/kelurahan dengan tingkat layanan dasar yang kurang memadai dengan jumlah penduduk.
Di Provinsi Lampung dengan jumlah desa Prioritas 1 terbanyak ada di tiga kabupaten yaitu; Kabupaten Tanggamus (60) desa, Kabupaten Way Kanan (45) desa dan Kabupaten Lampung Utara (40) desa.
Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi
Lampung berada di urutan ke 3 di
Sumatera setelah Provinsi Sumatera
Utara dan Sumatra Selatan dengan
jumlah sebesar 860,13 ribu jiwa, dan
urutan ke 7 Nasional.
Tingkat Kemiskinan Provinsi Lampung berada di urutan ke 4 di Sumater setelah Provinsi Aceh, Bengkulu dan Sumatera Selatan dengan nilai sebesar 9,66%, dan urutan ke 18 Nasional. (W9-jm)
*
