Kotabumi, Warta9.com – Usai libur sepekan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali disalurkan kepada para siswa di Kabupaten Lampung Utara. Namun berbeda dari sebelumnya, selama bulan Ramadan penyaluran MBG dilakukan dengan menu makanan kering yang dibawa pulang untuk berbuka puasa.
Kebijakan tersebut justru menuai keluhan dari sejumlah wali murid. Mereka menilai isi paket makanan yang dibagikan kepada siswa kurang layak dan tidak mencerminkan standar gizi yang memadai.
Salah satu wali murid siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kotabumi, Eman, mengaku terkejut saat melihat isi paket MBG yang diterima anaknya.
Menurutnya, paket yang dibawa pulang putranya hanya berisi tiga butir kurma, satu roti kering, dan satu kotak susu kemasan kecil.
“Tadi saat berbuka anak saya membuka MBG yang didapatkan dari sekolah. Karena dia berpuasa, jadi dibawa pulang. Isinya hanya tiga buah kurma, satu roti kering, dan satu kotak susu kemasan. Kandungan gizinya bagaimana?” kata Eman dengan nada kecewa.
Ia juga mempertanyakan kesesuaian menu tersebut dengan anggaran yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp15 ribu per porsi.
“Hitung sendiri saja, menurut saya kok jauh dari nominal yang ditetapkan pemerintah,” ujarnya.
Keluhan serupa juga disampaikan wali murid lainnya yang enggan disebutkan namanya. Ia mengaku anaknya hanya menerima satu butir telur ayam dan sewadah kecil salad sebagai menu MBG hari itu.
Para wali murid berharap adanya evaluasi terhadap kualitas dan komposisi menu, terlebih program MBG bertujuan untuk menunjang asupan gizi siswa, termasuk saat menjalankan ibadah puasa.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan dan Pembinaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Lampung Utara, Mat Sholeh, menyatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan dari para penerima manfaat dan pemerhati program.
“Ya, sudah kita kumpulkan semua data dari keluhan penerima manfaat dan para pemerhati, dan sudah kita laporkan kepada BGN,” ujarnya singkat.
Satgas, lanjutnya, akan menunggu arahan dan evaluasi lebih lanjut dari pihak terkait agar pelaksanaan program MBG di Lampung Utara dapat berjalan sesuai tujuan, baik dari sisi kualitas, kandungan gizi, maupun transparansi anggaran.
Sejumlah pihak mendorong agar pemerintah daerah bersama pelaksana teknis melakukan pengawasan lebih ketat, sehingga program yang menyasar peserta didik tersebut benar-benar memberikan manfaat optimal, bukan sekadar menggugurkan kewajiban distribusi. (Rozi)
*
