Kotabumi, Warta9.com – Polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lampung Utara (Lampura) terus menjadi perbincangan publik. Hal ini bukan tanpa alasan, tetapi program prioritas unggulan Presiden tersebut yang diniatkan untuk pemunuhan gizi anak didik bangsa ternyata berbeda di lapangan.
Publik menilai kualitas menu MBG yang disajikan oleh SPPG terkadang jauh dari harapan dalam kata lain tidak memenuhi standar kelayakan kebutuhan gizi anak.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi IV DPRD Lampura, Imam Santosa mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Korwil Lampura beserta satgas MBG setempat agar lebih ketat lagi mengawasi kualitas makanan yang disajikan oleh SPPG yang ada. Menurutnya, program unggulan Presiden ini harus terjawantahkan sesuai dengan SOP yang semestinya. Jika terdapat SPPG yang melanggar tentunya harus dijatuhi sanksi.
“Ini harus ada jaminan standar kualitas gizi terpenuhi. SPPG harus menjalankan itu. Jika tidak jatuhkan sanksi hingga pemutusan kontrak,” tegas Politisi Gerindra ini melalui sambungan telepon, Rabu (25/2/26).
Dia berharap, Korwil MBG dan Satgas MBG segera merespon agar program unggulan Presiden bisa jalan sesuai harapan. “Saya harap Korwil BGN dan Satgas MBG segera merespon ya. Ini butuh pengawasan intens agar SPPG bisa beejalan sesuai SOP,” harapnya.
Sebelumnya publik dihebohkan oleh peristiwa penghentian pendistribusian menu MBG kepada peserta didik di Sekolah Dasar Swasta (SDS) Soekarno-Hatta Kotabumi. Alasan penghentian sementara tersebut terkait menu MBG yang dinilai tidak layak dan memenuhi stardar kebutuhan gizi pada umumnya. Penghentian distribusi MBG tersebut dilakukan oleh Kepala Sekolah SDS Soekarno-Hatta, Umar Syarif Hidayatullah.
Menurutnya penghentian sementara ini dilakukan karena banyaknya keluhan dan komplain dari wali murid terhadap standar menu MBG beberapa hari ini.
“MBG yang kami terima tidak sesuai, sehingga wali murid komplain (Keluhan). Kami lebih baik menghentikan sementara sampai batas waktu yang tidak ditentukan,” tegas Umar Syarif Hidayatullah. Rabu (25/2/2026).
Menurutnya pihak sekolah telah mencoba menjalin komunikasi dengan pihak SPPG Dapur Tanjung Harapan I yang selama ini mengirimkan 512 paket menu MBG di sekolahmya, namun jawaban dari pihak SPPG bukanlah solusi.
“Kami berharap ada tanggapan positif. Bukannya meminta maaf, pihak SPPG justru seolah-olah meminta kami untuk keluar. Mereka bilang, ‘Kalau tidak suka, silakan keluar’,” terang Umar menirukan ucapan petugas SPPG.
Sementara itu Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dapur Tanjung Harapan 1, Kotabumi Selatan, Lampura, Dewi Safitri saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp mengaku langkah yang diambil oleh pihak SDS Soekarno Hatta merupakan pemberhentian secara sepihak tanpa koordinasi.
“Bahkan pihak SPPG hari ini sudah mendistribusikan paket MBG, namun pihak sekolah menolak tanpa adanya pemberitahuan. Sehingga kami dapat dikatakan bahwa hal tersebut dilakukan secara sepihak,” tutup Dwi. (Rozi)
*
