Jakarta, Warta9.com — Kritik pedas atas kinerja PLN datang dari anak-anak pegawai BUMN yang tergabung dalam Forum Komunikasi Putra Putri Indonesia Bersatu (FKPPIB). Kritikan ini pada Jumat malam, 22 Mei 2026, Pulau Sumatera kembali tersedot ke dalam kegelapan yang pekat.
Dari riuh perekonomian di Medan, pesisir Riau, hingga ke sudut-sudut wilayah Blangpidie di Aceh Barat Daya, aktivitas harian dan urat nadi perekonomian jutaan orang mendadak lumpuh total.
Ambruknya jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275 kilovolt (kV) pada ruas Muara Bungo–Sungai Rumbai di Jambi menjadi pemicunya. Efek domino dari gangguan kelistrikan ini sangat instan; frekuensi daya merosot tajam dan menyandera sedikitnya 13,1 juta pelanggan dalam kondisi gulita seketika.
Bagi PT PLN (Persero), ini adalah pengulangan dari masalah klasik yang dengan mudahnya kembali dicarikan kambing hitam pada faktor alam dan cuaca buruk. Namun bagi Forum Komunikasi Putra Putri Indonesia Bersatu (FKPPIB), pemadaman massal (blackout) yang berulang setiap tahun ini adalah bukti nyata mandeknya pemanfaatan teknologi modern serta rapuhnya manajemen mitigasi krisis pada tubuh perusahaan setrum milik negara tersebut.
Ketua Harian FKPPIB, Rafli, menegaskan bahwa dalih gangguan cuaca yang terus-menerus diproduksi oleh manajemen PLN setiap kali terjadi pemadaman massal sudah kedaluwarsa dan tidak dapat diterima oleh akal sehat publik. Menurutnya, jika melihat rekam jejak ke belakang, potret keandalan kelistrikan di Sumatra tak ubahnya lingkaran setan yang berputar tanpa ada langkah konkret sebagai jalan keluar.
Kilas balik pada Juni 2024, blackout serupa pernah menghantam wilayah yang sama hingga memicu teguran keras dari Istana melalui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko agar PLN memperkuat kapasitas dan fleksibilitas sistemnya.
Memasuki akhir tahun 2025, drama pemadaman berkala masih terus mengintai pusat ekonomi regional seperti Palembang dengan alasan klasik berupa pemeliharaan jaringan konvensional. Kini, di pertengahan tahun 2026, petaka yang sama kembali berulang dengan skenario yang hampir kembar. Di sinilah letak ironi dari kegagalan sistemik PLN yang dinilai enggan berinvestasi serius pada pembangunan jaringan pengaman berlapis (redundancy system).
“Masyarakat dipaksa terus memaklumi kegagalan yang sama dari tahun ke tahun. Narasi PLN selalu seragam: ada cuaca buruk, transmisi terganggu, lalu disusul rilis permohonan maaf dan klaim pemulihan bertahap. Ini bukan lagi sekadar persoalan teknis akibat bencana alam, melainkan sebuah kelalaian manajerial. PLN gagap dalam mengadopsi teknologi digital yang mampu memitigasi risiko secara otomatis,” ujar Rafli dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu, 24 Mei 2026.
Sebagai organisasi yang lahir dan memayungi aspirasi putra-putri karyawan BUMN, FKPPIB menegaskan posisi mereka untuk tidak berdiri sebagai pembela buta korporasi, melainkan sebagai mitra kritis yang menuntut profesionalisme mutlak demi menjaga marwah dan martabat perusahaan pelat merah. Rafli menyoroti sikap Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, yang terkesan sibuk memamerkan data angka pemulihan bertahap kelistrikan Sumatra yang diklaim telah menyala kembali bagi 8,3 juta pelanggan pada Sabtu pagi.
Klaim-klaim keberhasilan itu dinilai justru mengaburkan fakta struktural bahwa sistem interkoneksi Sumatra saat ini sedang dalam kondisi rapuh. Bagaimana mungkin sebuah gangguan transmisi lokal di satu titik di Jambi memiliki daya rusak yang begitu masif hingga melumpuhkan pasokan listrik dari Lampung hingga ujung Aceh? Fakta bahwa pembangkit thermal (PLTU) membutuhkan waktu operasional hingga 20 jam untuk dapat bangkit kembali pasca-kejutan teknis membuktikan bahwa PLN masih mengandalkan pola kuno dan tertinggal jauh dalam mengintegrasikan sistem otomatisasi modern.
Kondisi darurat kelistrikan tersebut memaksa PLN untuk buru-buru mengoperasikan seluruh Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) konvensional yang tersisa, seperti PLTD Lueng Bata dan Ulee Kareng di Banda Aceh, demi menopang beban listrik masyarakat yang kedodoran. Langkah darurat ini dipandang FKPPIB sebagai sebuah kemunduran yang sangat ironis di tengah gencarnya kampanye transformasi digital korporasi yang kerap didengungkan di ruang publik. Kritik tajam juga diarahkan pada kegunaan aplikasi PLN Mobile yang dinilai hanya menjadi sekadar pemanis visual digital tanpa memberikan solusi konkret bagi konsumen. Publik dinilai tidak membutuhkan aplikasi digital hanya untuk sekadar memantau fitur pengaduan dan status pemadaman di saat pemukiman mereka sudah telanjur gelap gulita. Yang saat ini mendesak dan dibutuhkan oleh masyarakat adalah kepastian penerapan teknologi Smart Grid (jaringan listrik pintar) yang memiliki kecerdasan buatan untuk mengisolasi gangguan lokal secara instan, sehingga hantaman badai di Jambi tidak perlu memadamkan denyut kehidupan sosial dan ekonomi di Medan atau Banda Aceh.
Kerugian ekonomi yang ditanggung oleh masyarakat luas serta para pelaku usaha mikro akibat pemadaman massal yang memakan waktu belasan jam ini sangat nyata dan masif. Oleh karena itu, FKPPIB mendesak Danantara dan BP BUMN untuk segera melakukan intervensi radikal dengan mengevaluasi total manajemen PT PLN (Persero). FKPPIB menuntut dijalankannya audit investigatif independen oleh pihak ketiga terhadap seluruh keandalan infrastruktur transmisi SUTET di Sumatra agar penyebab utama kegagalan mitigasi cuaca ini dapat dibuka secara transparan kepada publik.
Selain itu, manajemen PLN harus menghentikan pengalokasian anggaran pada proyek-proyek yang bersifat seremonial dan segera mengalihkan fokus pendanaan untuk membangun otomatisasi sistem proteksi jaringan berlapis. Terakhir, asas keadilan konsumen harus ditegakkan dengan menerapkan sistem kompensasi ganti rugi otomatis berupa pemotongan tagihan bulanan pelanggan yang terdampak tanpa melalui kerumitan prosedur birokrasi. PLN harus menyudahi mentalitas kerja ala ‘pemadam kebakaran’ yang baru bergerak sibuk setelah pemadaman terjadi. Jika modernisasi teknologi Smart Grid tidak segera dieksekusi, maka setiap kali musim penghujan tiba, jutaan masyarakat Sumatra hanya bisa pasrah bersiap kembali ke zaman kegelapan. (W9-jm)
*
