Jakarta, Warta9.com – Pemerintah Kabupaten Lampung Utara bergerak cepat memburu dukungan pusat untuk memperkuat program pengentasan kemiskinan dan pendidikan masyarakat miskin ekstrem.
Bupati Lampung Utara, Hamartoni Ahadis, langsung menemui Menteri Sosial RI Syaifullah Yusuf di Kementerian Sosial, Jumat (8/5/2026).
Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis Pemkab Lampung Utara dalam memperjuangkan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai berjalan pada 2026.
Program nasional itu diprioritaskan untuk anak-anak dari keluarga miskin kategori Desil 1 dan 2 agar akses pendidikan benar-benar menyentuh kelompok paling rentan.
Dalam pertemuan itu, Mensos yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak boleh meleset sasaran.
Ia meminta pemerintah daerah memastikan calon siswa berasal dari keluarga yang benar-benar membutuhkan berdasarkan data sosial ekonomi nasional.
“Sekolah Rakyat harus menjadi instrumen pemutus rantai kemiskinan. Karena itu penerimanya wajib tepat sasaran,” tegas Gus Ipul di hadapan jajaran Pemkab Lampung Utara.
Bupati Hamartoni Ahadis menyatakan kesiapan daerahnya menjalankan program tersebut. Selain membahas Sekolah Rakyat, Pemkab Lampung Utara juga menyerahkan sejumlah proposal bantuan sosial melalui Dinas Sosial guna memperkuat perlindungan masyarakat kurang mampu.
Langkah “jemput bola” ke pemerintah pusat itu dinilai penting di tengah tingginya kebutuhan bantuan sosial dan pemerataan akses pendidikan di daerah. Pemkab berharap dukungan Kemensos dapat mempercepat realisasi berbagai program sosial prioritas di Lampung Utara.
Turut mendampingi Bupati dalam kunjungan tersebut, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Mat Soleh, Kepala Dinas Sosial Imam Hanafi, Plt Kadis Perkimciptaru Dirgantara, serta Kabag Protokol RA Habibie.
Pertemuan juga dihadiri sejumlah tokoh Nahdlatul Ulama, di antaranya Prof. Dr. Mukri, K.H. Muhidin dari PBNU, serta Ketua PCNU Lampung Utara K.H. Son Haji Aziz.
Selain itu, Menteri Sosial juga mengingatkan pentingnya percepatan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Pemerintah daerah diminta mengoptimalkan operator desa dan kelurahan, serta melibatkan pendamping PKH untuk melakukan pengecekan lapangan agar data penerima bantuan benar-benar valid.
Upaya pembenahan data tersebut menjadi kunci agar bantuan sosial tidak salah sasaran dan program pengentasan kemiskinan berjalan lebih efektif di daerah. (Rozi)
*
