Bandarlampung, Warta9.com – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meroling dua kepada dinas. Dua pejabat yang pernah menjadi Kepala Dinas Bina Marga kini Bina Marga dan Bina Kontruksi (BMBK) Provinsi Lampung bertukar jabatan.
Dua pejabat yang terkena roling jabatan yakni, Ir. H. Febrizal Levi Sukmana, MT, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung digeser menjadi Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) menggantikan H. Budhi Darmawan, MT. Sementara Budhi Darmawan menjadi Kadis ESDM.
Rotasi jabatan dua kepala Dinas ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 800.1.3.3/919/VI.04/2026, yang ditandatangani Gubernur Mirza.
Pelantikan Levi dan Budhi dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Dr. H. Marindo Kurniawan, ST, MM, Kamis (9/4//2026) mewakili Gubernur Rahmat Mirzani Djausal.
Marindo engatakan, mutasi jabatan tugas dalam birokrasi adalah hal yang wajar dan justru sangat diperlukan. “Ini adalah bagian dari turn off duty dan tool of area yang memiliki tujuan strategis untuk meningkatkan kinerja organisasi, melakukan penegakan lokasi serta memperkaya pengalaman dan perspektif kepemimpinan organisasi yang sehat,” kata Marindo.
Sekdaprov menegaskan, jabatan tidak boleh dipahami sebagai zona nyaman. Sebaliknya, jabatan adalah amanah yang selalu bergerak mengikuti kebutuhan organisasi dan kepentingan masyarakat.
Menurut dia, energi dan sumber daya mineral serta sumber daya air merupakan sektor strategis yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat.
“Kita berbicara tentang ketersediaan energi dan yang berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab serta pengendalian dan pemanfaatan air untuk ketahanan pangan dan mitigasi bencana,” jelasnya.
“Artinya kinerja saudara tidak hanya diukur dari laporan kegiatan, tetapi dari dampak yang dirasakan masyarakat Lampung. Saya tidak ingin lagi mendengar keberhasilan yang hanya berhenti di atas kertas,” tambahnya.
Dia juga menekankan beberapa hal. Pertama menguatkan integritas dan akuntabilitas sumber daya alam adalah aset publik setiap kebijakan harus berpihak pada kepentingan masyarakat bukan untuk kepentingan yang sempit.
“Kedua, mendorong inovasi berbasis data dan kebutuhan nyata. Jangan menunggu masalah menjadi besar lakukan deteksi sejati ini respon cepat dan bertindak tepat,” sebutnya.
Ketiga, memastikan seluruh program memiliki dampak yang terukur di lokasi. “Mari kita jadikan pendidikan pada hari ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen dalam membangun demokrasi yang profesional adaptif dan berdampak kepada organisasi,” tutur Marindo. (W9-jm)
*
