TUBABA – Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) memperkuat koordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk memastikan kepesertaan masyarakat dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap terjaga.
Upaya tersebut dilakukan melalui evaluasi kepesertaan sekaligus rekonsiliasi kewajiban iuran pemerintah daerah untuk periode triwulan II 2026. Pembahasan berlangsung dalam rapat optimalisasi rekrutmen peserta Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU-PN) Daerah dan Peserta Bukan Pekerja (PBPU) Pemda di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Tubaba, Kamis (09/7/2026).
Sekretaris Daerah Tubaba, Ir. Iwan Mursalin, S.Si., M.M., M.T., yang memimpin rapat menegaskan bahwa keberlanjutan program JKN membutuhkan pengelolaan kepesertaan dan kewajiban iuran yang dilakukan secara tertib dan terukur.
Menurut Iwan, jaminan kesehatan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan akses pelayanan kesehatan.
“Komitmen kita jelas, tidak ada niat untuk menunda apalagi tidak membayar. Program jaminan kesehatan ini merupakan instrumen penting untuk membantu masyarakat, terutama warga yang membutuhkan perlindungan kesehatan,” ujar Iwan.
Ia mengatakan, Pemkab Tubaba terus menyesuaikan pengelolaan kewajiban daerah dengan kondisi fiskal dan arus kas pemerintah. Penguatan pendapatan daerah menjadi salah satu langkah yang dilakukan agar berbagai kewajiban dapat dipenuhi secara berkelanjutan.
Sejumlah strategi ditempuh, antara lain mempercepat penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengoptimalkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta meningkatkan efisiensi belanja di lingkungan perangkat daerah.
Bagi Pemkab Tubaba, keberlanjutan JKN tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi dan penganggaran. Program tersebut dinilai memiliki dampak langsung terhadap kemampuan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan ketika membutuhkan.
Karena itu, pemerintah daerah bersama BPJS Kesehatan terus melakukan penyandingan data kepesertaan dan pembayaran iuran untuk meminimalkan perbedaan data sekaligus memastikan administrasi berjalan sesuai ketentuan.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Metro, dr. Bellza Rizki Ananta, M.Kes., AAAK., mengatakan proses pra-rekonsiliasi bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tubaba merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tiga bulan.
“Kegiatan ini merupakan agenda rutin setiap tiga bulan untuk menyandingkan data kepesertaan dan realisasi iuran antara BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah sebelum diteruskan ke pemerintah pusat bersama Kementerian Keuangan,” jelas Bellza.
Ia mengapresiasi keterbukaan Pemkab Tubaba dalam proses rekonsiliasi tersebut. Menurutnya, koordinasi yang berjalan baik menjadi bagian penting dalam menjaga ketepatan data sekaligus mendukung keberlangsungan kepesertaan JKN.
Pemkab Tubaba berharap koordinasi yang terus diperkuat bersama BPJS Kesehatan dapat menjaga cakupan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dan aparatur pemerintah. Dengan pengelolaan yang lebih tertib, manfaat program JKN diharapkan dapat terus dirasakan masyarakat di Bumi Ragem Sai Mangi Wawai. (***)
*
