Bandarlampung, Warta9.com — Ratusan massa dari Aliansi Lampung Melawan, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Senin (27/10/2026).
Demo ratusan massa terkait dua tahun kepemimpinan nasional pemerintahan Prabowo-Gibran.
Massa Aliansi Lampung Melawan, tiba di depan gerbang komplek Pemprov Lampung sekitar pukul 13.30 WIB. Para personel polisi tampak berjaga di lokasi saat para peserta aksi datang. Kawat duri terpasang di depan kantor Gubernur dan DPRD Lampung saat peserta aksi tiba.
Sekitar pukul 13.45 WIB, kawat berduri berhasil dibuka para peserta aksi, mereka pun masuk ke dalam gerbang kantor gubernur dan DPRD Lampung.
Mengenakan almamater kebanggaan dan membawa berbagai atribut tuntutan, massa aksi bergerak mendekati barikade kawat berduri yang dipasang aparat pengamanan untuk menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Aksi demonstrasi ini merupakan akumulasi dari serangkaian konsolidasi panjang yang sebelumnya dimatangkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lampung (Unila) bersama berbagai elemen pemuda lainnya. Dalam tuntutannya, Aliansi Lampung Melawan mengusung tema besar “Rapor Merah Rezim Dua Tahun Prabowo-Gibran” sebagai wujud refleksi kritis terhadap perjalanan pemerintahan saat ini.
Sejumlah persoalan krusial di sektor pendidikan menjadi sorotan utama, khususnya terkait karut-marut penyaluran bantuan pendidikan seperti KIP Kuliah serta tuntutan peningkatan kualitas dan pemerataan fasilitas belajar di daerah. Selain masalah pendidikan, mahasiswa juga mengkritisi kebijakan publik dan ekonomi seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), efektivitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga tata kelola anggaran yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada kesejahteraan masyarakat kecil.
Tak hanya itu, jajaran kabinet pun tak luput dari evaluasi mendalam, di mana massa mendesak adanya peningkatan kinerja dan kapabilitas para menteri dalam menerjemahkan program strategis pemerintah menjadi kebijakan yang solutif bagi rakyat. Koordinator aksi menegaskan bahwa pergerakan turun ke jalan ini bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan bentuk nyata dari fungsi kontrol sosial mahasiswa terhadap arah kebijakan negara yang dinilai belum memenuhi rasa keadilan sosial.
Jalannya aksi yang awalnya berlangsung relatif tenang sempat memanas ketika massa mendesak untuk masuk ke area dalam gedung dewan guna menemui pimpinan DPRD Lampung secara langsung. Barisan pengamanan dari pihak kepolisian dan satuan pengamanan internal tampak bersiaga ketat mengawal jalannya aksi agar tetap terkendali di tengah orasi yang terus bergema.
Melalui penyerahan tuntutan tersebut, mahasiswa mendesak agar DPRD Lampung tidak tinggal diam dan segera meneruskan aspirasi serta rapor merah masyarakat Lampung langsung kepada pemerintah pusat di Jakarta. Hingga massa membubarkan diri secara tertib, perwakilan mahasiswa terus berupaya mengawal agar dokumen tuntutan tersebut dapat ditindaklanjuti secara resmi oleh pimpinan legislatif. (W9-jm)
*
