Batu, Warta9.com — Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang kembali terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ir. H. Hanan A. Rozak, MS.
Hanan mempertanyakan mengapa wilayah lain yang secara geografis memiliki karakteristik lingkungan yang relatif berdekatan dengan Kalimantan, seperti Sarawak dan Brunei Darussalam, tidak mengalami kebakaran dengan skala dan intensitas yang sama. Sementara di Kalimantan Karhutla masih terus berlanjut.
Menurut Hanan, pertanyaan tersebut penting untuk mendorong evaluasi yang lebih mendalam. Penanganan karhutla, kata dia, tidak boleh berhenti pada upaya memadamkan api ketika kebakaran sudah terjadi. “Kita harus bertanya, mengapa kita terus mengalami kebakaran seperti ini? Sementara Sarawak dan Brunei yang karakter wilayahnya relatif serupa tidak separah kita. Ini harus kita cari akar masalahnya,” ujar Hanan A. Rozak, Minggu (20/9/2026).
Anggota DPR RI dua periode ini mengatakan, salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian adalah faktor manusia. Kebakaran hutan dan lahan tidak selalu terjadi semata-mata karena faktor alam. Kesengajaan maupun kelalaian manusia juga perlu menjadi bagian penting dalam evaluasi dan pencegahan karhutla.
Karena itu, menurut Hanan, pemerintah perlu melihat persoalan karhutla secara lebih komprehensif. Bukan hanya bagaimana api cepat dipadamkan, tetapi juga bagaimana mencegah api muncul sejak awal.
“Kalau kita hanya memadamkan api, persoalan tidak akan pernah selesai. Kita harus mencari apa penyebabnya, siapa yang harus bertanggung jawab, dan bagaimana mencegahnya agar tidak berulang,” tegasnya.
Pencegahan Harus Menjadi Prioritas
Hanan menilai upaya pencegahan harus mendapatkan perhatian yang sama besar, bahkan lebih kuat, dibandingkan penanganan ketika kebakaran telah terjadi.
Pemerintah perlu memperkuat sistem deteksi dini, pengawasan kawasan rawan kebakaran, edukasi kepada masyarakat, kesiapan personel dan peralatan, serta membangun kepedulian bersama untuk menjaga kawasan hutan dan lahan.
Menurutnya, persoalan karhutla tidak mungkin diselesaikan oleh pemerintah seorang diri. Masyarakat, dunia usaha, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, hingga kelompok-kelompok masyarakat di sekitar kawasan hutan harus dilibatkan.
“Kita membutuhkan kepedulian bersama. Hutan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita semua. Masyarakat harus dilibatkan, dunia usaha juga harus ikut bertanggung jawab, dan pemerintah harus memastikan pengawasan berjalan,” kata Hanan lagi di Kota Batu, di sela-sela Rembug Paripurna KTNA Nasional.
Jangan Hanya Bereaksi Ketika Api Sudah Membesar
Hanan juga mengingatkan agar penanganan karhutla tidak bersifat reaktif. Pemerintah harus memiliki strategi jangka panjang untuk mengurangi risiko kebakaran, terutama di kawasan yang berulang kali mengalami kebakaran.
Menurutnya, pengalaman setiap musim kebakaran harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan dan sistem pengawasan pada tahun berikutnya. “Kita harus mengubah cara berpikir. Jangan setiap tahun kita sibuk memadamkan api, tetapi setelah itu kembali lagi terjadi kebakaran. Yang harus kita bangun adalah sistem pencegahannya,” ujar Hanan.
Ia menambahkan, keberhasilan penanganan karhutla tidak semata-mata diukur dari seberapa cepat api dapat dipadamkan, tetapi juga dari seberapa efektif pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan mencegah kebakaran terjadi kembali.
Bagi Hanan, menjaga hutan dan lingkungan merupakan pekerjaan jangka panjang yang membutuhkan konsistensi, kepedulian, pengawasan dan sinergi seluruh pihak. “Mari kita cari akar masalahnya. Jangan hanya padamkan apinya. Kalau akar masalahnya kita temukan dan kita cegah bersama, maka persoalan karhutla bisa kita tangani secara lebih berkelanjutan,” pungkasnya. (W9-jm)
*
