BENGKULU SELATAN – Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk laporan keuangan Tahun Anggaran 2025, Pemkab Bengkulu Selatan berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Penghargaan tersebut diserahkan dalam agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu kepada Bupati Bengkulu Selatan, H. Rifai Tajuddin, S.Sos., sebagai bentuk pengakuan atas kualitas tata kelola keuangan daerah yang dinilai telah memenuhi standar akuntabilitas dan transparansi.
Bupati Rifai Tajuddin mengungkapkan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan meraih opini WTP merupakan hasil kerja sama dan dedikasi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Capaian ini bukan sekadar penghargaan, tetapi menjadi bukti nyata bahwa seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan terus berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Kepercayaan masyarakat harus dijaga melalui pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab,” ujarnya.
Ia menegaskan, opini WTP menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pengawasan internal, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Keberhasilan tersebut juga mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, mulai dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), DPRD, hingga masyarakat Bengkulu Selatan. Raihan opini WTP dinilai mencerminkan sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dengan capaian ini, Pemkab Bengkulu Selatan terus menjaga konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah, meminimalkan potensi penyimpangan, serta memastikan setiap anggaran yang dikelola memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Prestasi tersebut sekaligus menjadi indikator bahwa reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang dijalankan di Kabupaten Bengkulu Selatan terus menunjukkan hasil positif dan mendapat pengakuan dari lembaga auditor negara. (ADV)
*
