BENGKULU SELATAN – Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan di bawah kepemimpinan Bupati H. Rifai Tajudin dan Wakil Bupati Yevri Sudianto mulai menata langkah pembangunan dengan mengedepankan kolaborasi lintas sektor sebagai strategi mempercepat kemajuan daerah.
Sejak memasuki masa awal pemerintahan, berbagai program dan kebijakan mulai diarahkan pada percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan iklim investasi, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Pemkab Bengkulu Selatan menyadari bahwa tantangan pembangunan daerah tidak dapat diselesaikan hanya melalui pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena itu, pemerintah membuka ruang kerja sama yang lebih luas dengan pemerintah pusat, BUMN, BUMD, maupun sektor swasta.
Bupati Rifai Tajudin menegaskan bahwa pembangunan membutuhkan dukungan dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara merata.
“Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Karena itu kami terus membangun sinergi dengan berbagai pihak agar pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Salah satu langkah yang tengah dipersiapkan adalah optimalisasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) tahun 2026. Program tersebut diharapkan dapat membantu percepatan pembangunan berbagai sektor, mulai dari fasilitas umum, pendidikan, kesehatan hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Menurut pemerintah daerah, keterlibatan dunia usaha menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, terutama di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
Selain memperkuat kemitraan dengan sektor swasta, Pemkab Bengkulu Selatan juga terus menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat. Upaya tersebut terlihat dari proses serah terima aset pembangunan ruas Jalan Letnan Tukiran–Jalan Raja Khalifah yang sebelumnya dikerjakan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Bengkulu.
Keberadaan infrastruktur jalan yang memadai dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan konektivitas wilayah sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga mulai memperluas jejaring kerja sama antardaerah melalui penandatanganan sejumlah nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU). Kerja sama tersebut mencakup berbagai bidang, seperti pengembangan ekonomi daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan kapasitas kelembagaan, hingga penciptaan peluang investasi baru.
Untuk menjaga keberlanjutan program pembangunan, Pemkab Bengkulu Selatan juga mulai menjajaki berbagai skema pembiayaan alternatif atau creative financing. Langkah ini dilakukan agar program prioritas tetap dapat berjalan meskipun ruang fiskal daerah masih terbatas.
Sejumlah sektor strategis menjadi fokus perhatian pemerintah, di antaranya pembangunan jalan, irigasi, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
Pengamat pembangunan daerah menilai pemerintahan Rifai-Yevri saat ini masih berada dalam fase konsolidasi birokrasi dan penyusunan prioritas pembangunan. Namun berbagai langkah koordinasi yang dilakukan dengan pemerintah pusat maupun pihak non-pemerintah menunjukkan adanya upaya serius untuk mempercepat pembangunan daerah.
Masyarakat Bengkulu Selatan sendiri menaruh harapan besar terhadap kepemimpinan baru tersebut. Berbagai persoalan seperti kondisi infrastruktur jalan, penanganan abrasi dan banjir, penguatan sektor pertanian dan perkebunan, serta penciptaan lapangan kerja masih menjadi perhatian utama yang diharapkan dapat segera ditangani.
Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah dan posisi strategis di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki peluang besar untuk berkembang lebih cepat. Melalui pendekatan pembangunan yang kolaboratif, inovatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, pemerintah daerah optimistis mampu mewujudkan daerah yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. (ADV)
*
